081281829344
0812 8924 6551
0812 818 29344
D2B2D6BF

0812 8924 6551 Biro Jasa PKP 2017 Jasa Pengurusan PKP di Jakarta

Thursday, January 5th 2017. | Perijinan Usaha

biro jasa pkp 2017  jasa pengurusan pkp di jakarta

Berdasarkan UU KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Wajib pajak (WP) yang biasanya dikukuhkan menjadi PKP adalah WP yang memiliki usaha yang berkaitan langsung dengan PPN, seperti pemilik swalayan dan kontraktor.

Syarat Menjadi Pengusaha Kena Pajak
Untuk mendaftarkan NPWP Anda menjadi PKP maka ada syarat subjektif dan objektif yang harus Anda penuhi.

Syarat Subjektif PKP
Mengisi Formulir (formulir di-cap jika permohonan adalah badan usaha)
Fotokopi KTP Direktur atau Pemilik Usaha
Fotokopi NPWP Direktur atau Pemilik Usaha
Fotokopi NPWP Perusahaan
Fotokopi SITU dan SIUP
Fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Fotokopi Akta Perusahaan
Surat Kuasa Bermaterai (jika pengurusan selain direktur atau pimpinan)

Syarat Objektif PKP
Dalam peraturan perpajakan hanya disebutkan bahwa syarat objektif adalah gambaran kegiatan usaha, namun secara umum dapat diperinci sebagai berikut.
Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi)
Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci
Foto Tempat Kegiatan Usaha
Denah Lokasi Kegiatan Usaha
Aturan dalam PMK 182/PMK.03/2015 belum menerangkan secara jelas tentang persyaratan menjadi PKP, untuk itulah artikel ini kami buat. Lebih jelasnya bisa Anda simak video berikut

Biro Jasa Dokumen penting resmi dan terpercaya di Jakarta Selatan yang selalu menjadi pilihan pertama kantor kantor besar di segitiga emas Jakarta

Biro Jasa DOKUMEN yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus dokumen anda,dan menjangkau area JABODETABEK. Anda tinggal hubungi Customer Service kami, Crew kami akan segera pick up data klien.
Untuk testimoni klien bisa baca disini, TESTIMONI

Layanan kami meliputi :

Pendirian PT Baru
Pendirian CV Baru
Perubahan Alamat PT
Perubahan Pemegang Saham PT
Pendirian CV Baru
Perijinan SIUJK
Perpanjang SBU
Sertifikasi KADIN
Perijinan PMA
Pembuatan KITAS
Perpanjang KITAS
Visa Kerja
Visa Budaya
Exit Permitt
Social Visa
Multiple Entry Visa
Single Entry Visa
Visa Extension
Working Visa
Pembuatan Undang Undang Gangguan /UUG/HO
Domisili Usaha
Pembuatan SIUP dan TDP
Perpanjang SIUP dan TDP
Pembuatan SIUP Perorangan
Pembuatan API – P dan API U
Pembuatan NPIK
Pembuatan SIM Internasional
Pembuatan SIM WNA
Pembuatan SIM A/C
Perpanjang STNK
Balik Nama STNK
Mutasi STNK
BPKB hilang
PASPOR Hilang
PASPOR Anak
PASPOR Kilat

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP
Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan :
1. Untuk WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
2. Untuk WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing;
3. Untuk WP Badan :
a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap);
b. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
c. NPWP pimpinan/penanggung jawab Badan.
4. Untuk Bendahara sebagai Pemungut/ Pemotong :
a. KTP bendahara;
b. Surat penunjukan sebagai bendahara.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut :
a. Perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
b. NPWP masing-masing anggota joint operation;
c. KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab Joint Operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.
7. Untuk WP Orang pribadi dan WP Badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung/kelurahan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari WP tersebut.
Khusus Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 atau 2). Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

B. Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik (Electronic Registration)
Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.
Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet :
1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id;
2. Selanjutnya anda memilih menu e-Registration (ereg.pajak.go.id);
3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Cetak SKT Sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
7. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan langsung bersama SKT Sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT Sementara tersebut. Setelah itu Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

C. Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi :
a. Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir ditentukan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam hal WP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaan.
b. Yang pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari WP.

tags: , , , ,

Artikel lain 0812 8924 6551 Biro Jasa PKP 2017 Jasa Pengurusan PKP di Jakarta